Manfaatkan Momentum Investment Grade

Peringkat layak investasi (investment grade)  yang disematkan Fitch Ratings kepada surat utang Indonesia tidak selayaknya menjadi alasan pemerintah berpuas diri dan berleha-leha menunggu pemilik modal menyambangi negeri ini. Masih ada 1.001 pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah sebelum investor benar-benar mampir.

Satu di antara sekian banyak tunggakan pekerjaan itu adalah memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia yang tahun ini masih bertengger di peringkat ke-109. Posisi itu jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam di peringkat ke-84, Thailand ke- 49, atau Malaysia ke-18. Dan, jangan coba-coba bandingkan dengan Singapura yang ada di peringkat ke-1.

Poin yang membuat Indonesia kedodoran di mata Bank Dunia sebagai pemberi peringkat, adalah kemudahan memulai bisnis (starting business). Tahun lalu,  peringkat kemudahan berbisnis di negara ini masih ada di peringkat ke-163. Tahun ini, melorot menjadi 173. Poin minus lainnya adalah ketersediaan pasokan listrik.

Pemerintah sudah berupaya mempermudah izin usaha dengan mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi secara bertahap sejak tahun lalu. Sayangnya,  bagi pengusaha upaya tersebut dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan, banyak kebijakan kemudahan perizinan yang hanya garang di atas kertas namun ompong di lapangan.

Jargon kemudahan izin usaha di tingkat pusat seringkali tidak senafas dengan realitas di derah. Sulitnya pembebasan lahan untuk membuka usaha, yang wewenangnya ada di pemerintah kabupaten dan kota, masih menjadi momok. Kendala pembebasan lahan juga menghantui proyek-proyek jalan dan pembangkit listrik.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016  yang meleset dari target –hanya 4,92 persen dari target 5,3 persen–juga mesti menjadi peringatan dini. Karena, setelah ditelusuri, lemahnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh rendahnya penyerapan belanja pemerintah. Penyakit lama rupanya kambuh lagi. Sempat dikebut di bulan Januari, penyerapan belanja pemerintah kembali kendor di bulan-bulan berikutnya.

Perilaku pemerintah daerah yang gemar mengendapkan dana pembangunan di perbankan juga belum sembuh.  Hingga akhir April lalu, jumlah uang anggaran daerah yang berumah di bank daerah mencapai Rp 220 triliun. Presiden Joko Widodo pun berang, karena nyaris tak ada belanja modal maupun barang yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode tersebut.

Tak akan selesai dengan hanya marah-marah, Presiden dituntut untuk mendorong birokrasi pusat dan daerah bergerak. Kucurkan belanja modal dan barang pemerintah secepatnya. Evaluasi terhadap implementasi berbagai insentif dan kemudahan yang dijanjikan Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi juga mesti dilaksanakan.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat wajib dijaga melalui pengendalian laju inflasi.  Investor mana yang mau masuk kalau hasil barangnya sepi pembeli? Tanpa pembenahan di semua sektor, bukan mustahil Indonesia, yang sebenarnya hanya sedikit di atas garis tidak layak investasi (junk bond), terlempar dari zona invesment grade dalam penilaian berikutnya. Tak ada waktu untuk berpuas diri.    (*)

Advertisements

Cashless Society? Masih Jauh…

Katanya BI sedang giat-giatnya mengkampanyekan transaksi nontunai (cashless society). Tapi, kenapa merchant-merchat terasa kurang mendukung? Pekan lalu, saya pergi ke Platinum Screen  di Margo City. Saya pikir setelah beberapa tahun, bioskop ini ada kemajuan dalam kemudahan bertransaksi. Ternyata belum,  tuh. Masih sama seperti tahun lalu, Platinum Screen hanya menerima pembayaran tunai. No debit, no kartu kredit. Lho? Bioskop sebesar ini masih kuno sekali transaksinya.

Sehabis nonton, saya pergi ke Lotteria, dan ternyata sama saja. Restoran ini hanya menerima pembayaran dengan uang tunai. Pergi ke Mujigae, begitu juga. Meski menerima pembayaran dengan kartu debit/kredit, restoran ini membatasi transaksi minimal Rp 50 ribu. Sementara belanjaan saya cuma di bawah Rp 40 ribu.  Akhirnya, lagi-lagi harus keluar uang tunai.

Besoknya, saya pergi makan ke AW. Peruntungan saya belum belum berubah. Mesin EDC yang mejeng di depan kasir tak satupun yang berfungsi. “Lagi rusak, Pak.  Hanya bisa uang tunai.”  Waduh, bagaimana ini, tidak sejalan dong dengan program BI.   Belum lagi kalau beli bensin di SPBU.  Bisa bayar pakai kartu debit, tapi minimal transaksi Rp 100 ribu. Lah, gue belinya paling mentok Rp 80 ribu.

Paling hebat itu memang di Indomaret/Alfamaret. Kedua minimarket itu menerima transaksi nontunai dalam nominal berapa saja. Harusnya semua merchant bisa menerapkan kebijakan yang sama. Lagi pula, apa bedanya transaksi Rp 10 ribu dengan Rp 10 juta? Kenapa harus ada pembatasan nilai transaksi? BI-nya juga mesti rajin blusukan tuh, ke bank dan merchant, supaya program cashless society-nya bisa jalan.  ***
 

Gimana Sih, Cara Menaksir Harga Pasar BBM?

Harga minyak, lagi-lagi jadi gunjingan. Soalnya, tak lama setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, harga minyak dunia terus anjlok. Titik terendah dicapai pada Jumat pekan lalu. Dalam satu hari, harga minyak  West Texas Intermediate/WTI yang jadi acuan minyak Amerika Serikat  anjlok 10,17 persen menjadi US$ 66, 15 per barel dan harga minyak Brent yang jadi acuan di Eropa turun 3,35 persen menjadi US$ 70,15 per barel.

Penurunan harga  minyak internasional ini tentu berpengaruh pada pasar spot minyak di Singapura, yang dikelola oleh anak usaha Mc Graw Hill. Harga Mid Oil Platts Singapore/Mean of Platts Singapore (MOPS) yang biasanya lebih mahal US$ 15 dari harga internasional diperkirakan ikut turun ke posisi US$ 81-85 per barel. Jika tren penurunan ini stabil, maka tak lama lagi Premium akan setara dengan harga pasar.

Mengetahui harga MOPS ini penting, karena hingga saat ini Indonesia masih menggunakan MOPS sebagai patokan. Banyak analis yang mengatakan, rezim MOPS harus segera direvisi. Karena sebetulnya, naik dan turunnya MOPS justru dipengaruhi oleh impor minyak Indonesia, yang mencapai 800 ribu barel per hari. Di saat kita impor, MOPS naik, dan membebani anggaran negara.

Pertamina didesak supaya mencari pasokan tetap dari negara-negara produsen minyak, dengan kontrak jangka panjang, ketimbang mencari minyak di pasar spot dengan kontrak jangka pendek. Tapi, kata Pertamina, format kerja sama jangka panjang ini sulit didapat. Pasalnya, produsen/trader minyak umumnya menyukai kontrak spot demi memaksimalkan keuntungan. Alasannya lain, membeli minyak di pasar internasional lebih menjamin keamanan pasokan.

Di sini, mau tak mau MOPS jadi penting, karena merupakan variabel dalam formula penghitungan harga dasar BBM bersubsidi. Rumusannya adalah harga beli (MOPS), ditambah biaya distribusi, bagian keuntungan (margin) untuk Pertamina, dan pajak pertambahan nilai serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.  Konon, ada tambahan biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Pertamina di dalam komponen harga BBM.

Variabel lain yang juga harus diperhitungan, menurut  Pertamina,  adalah jenis kilang, jenis minyak yang diimpor, dan jenis campurannya (blending). Sehingga, secara umum didapatkan formula penghitungan harga dasar BBM bersubsidi berupa:

Harga dasar BBM: MOPS + Alpha + Pajak

Sehingga dengan asumsi
-Harga pasar minyak mentah: US$ 70 per barel
-MOPS: US$ 85 per barel
-1 barel= 159 liter
-Kurs rupiah: 12.200 per dolar AS
-Alpha (margin dan ongkos distribusi): Rp 734,2 per liter (ketentuan dari Pertamina)
-Pajak: total 15 persen x (MOPS + alpha)

Diperolehlah harga pasar Premium saat ini sekitar :  Rp 8.344 per liter

Barangkali ada yang mengkritik rumusannya terlalu sederhana dan tidak akurat, justru kata saya, formula yang berkaitan dengan kepentingan rakyat ini harus dibuat sederhana dan transparan. Tanpa berpretensi membuat sesuatu yang  mudah menjadi sulit dipahami, dan akhirnya membuat dunia migas seolah-olah hanya bisa dipahami oleh segelintir orang.  Ini tugas manajemen baru Pertamina dan SKK Migas.

Uang Kecil Mau Investasi? Coba SBR001, ORI, dan Sukuk

Ada pemahaman masyarakat yang mesti diubah soal investasi. Selama ini banyak orang berpandangan untuk bisa berinvestasi harus memiliki uang banyak. Pandangan itu keliru. Menurut para pakar keuangan, kunci sukses investasi adalah waktu, bukan jumlah uang. Dengan uang yang sedikit sekalipun, kemapanan finansial bisa dicapai jika berinvestasi sejak dini.

Apalagi sekarang sudah banyak produk finansial yang bisa dibeli dengan uang ‘kecil’. Salah satunya adalah obligasi Saving Bond Ritel. Jangan keder dulu mendengar namanya. Obligasi ini adalah instrumen utang terbaru Kementerian Keuangan yang digunakan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Produk ini menarik lantaran memiliki banyak kelebihan. Obligasi Saving Bonds Ritel 001 (SBR 001) hanya bisa dimiliki oleh investor individu dan masyarakat biasa.   Pertama, tingkat kupon atau imbal hasil 8,75 persen. Besaran imbal hasil ini berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maksudnya, jika suku bunga LPS naik, maka tingkat kupon akan mengikuti. Pada saat ditawarkan, suku bunga dasar SBR 001 adalah suku bunga LPS saat ini sebesar 7,5 persen ditambah spread 1,25 persen menjadi 8,75 persen.

Sedangkan jika suku bunga LPS naik menjadi 8 persen, maka kupon SBR 001 ikut berkembang menjadi 9,25 persen. Namun, ini hebatnya, kalau sebaliknya suku bunga LPS turun menjadi 7 persen, kupon SBR 001 tidak akan lebih rendah dari angka 8,75 persen. Floor rate tetap ada di 8,75 persen.

Hal itu berbeda dengan Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Retail yang memiliki  tingkat suku bunga  tetap. Beda lainnya, tidak seperti ORI dan Sukuk yang bisa dijual di pasar sekunder sebelum waktu jatuh tempo, SBR harus dipegang oleh pembeli sampai dengan jatuh tempo.
Tingkat kupon yang ditawarkan untuk periode tiga bulan pertama (31 Mei hingga 20 Agustus 2014) adalah 8,75 persen. Tingkat kupon berikutnya akan disesuaikan setiap tiga bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran kupon tanggal 20 setiap bulan. Pembayaran kupon pertama kali pada 20 Juni 2014.

Adapun target indikatif SBR dipatok sebesar Rp 2,5 triliun. Obligasi ini akan ditawarkan pada 20 Mei dan jatuh tempo pada 20 Mei 2016. Minimum pemesanan sebesar Rp 5 juta dan maksimum Rp 5 miliar. Untuk memenuhi target penjualan, agen penjual akan mengadakan kegiatan pemasaran ke 17 kota pada masa penawaran. Untuk masyarakat yang berminat disediakan 21 agen, terdiri dari 18 bank dan 3 perusahaan sekuritas.

**

Perbedaan SBR, ORI, dan Sukuk

SBR
– Terbit pertama kali Mei 2014.
– Jatuh tempo 2 tahun.
– Pembelian minimal Rp 5 juta, maksimal Rp 5 miliar.
– Kupon mengikuti suku bunga LPS, minimal  8,75 persen.
– Kupon dibayar tiap bulan.
– Kupon disesuaikan setiap tiga bulan.
– Tidak dapat diperdagangkan.

ORI  
– Terbit pertama kali Agustus 2006.
– Pembelian minimal Rp 5 juta, maksimal Rp 5 miliar.
– Dapat diperdagangkan.
– Kupon tetap 8,5 persen (ORI 010).
– Kupon dibayar tiap bulan.

Sukuk
– Terbit pertama kali Februari 2009.
– Memiliki transaksi atau akad syariah yang melandasi (underying transaction).
– Jatuh tempo 3-3,5 tahun.
– Kupon tetap 8,75 persen (Sukuk 006).
– Dapat diperdagangkan.

(Tulisan ini telah dimuat di Tempo.co)

Household Financial Engineering

Saya menyebutnya rekayasa finansial rumah tangga (household financial engineering).  Apakah istilah ini baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Tentu saja tidak. Itu istilah yang baru saja saya pikirkan.  Idenya adalah, bukan hanya perusahaan saja yang bisa melakukan rekayasa finansial (financial engineering) supaya bisa tumbuh, rumah tangga dan pribadi juga bisa melakukannya untuk mempercepat (istilah kerennya leverage atau daya ungkit) peningkatan taraf hidup 🙂

Rekayasa finansial saya dimulai dari dua bulan lalu. Ketika cicilan mobil,  *akhirnya,  lunas. Dua bulan bersenang-senang dengan gaji utuh, bulan ini saya kembali membuat cicilan baru berwujud kredit tanpa agunan (KTA) di sebuah bank BUMN.  Kenapa KTA,  karena kebetulan perusahaan tempat saya bekerja masuk ke dalam daftar perusahaan pilihan bank tersebut, *yang  entah apa dasarnya, sehingga berhak mendapat bunga ‘murah’.

Saya kasih petik karena  nyatanya tidak murah juga, apalagi dibandingkan dengan kredit dengan agunan.  Cuma keunggulan KTA, prosesnya cepat dan syaratnya tidak bikin jengkel. Terlebih, ada satu syarat yang belum dapat saya penuhi, yang mengharuskan saya berhubungan dengan birokrat kota, *argh, alergi birokrasi.

Mengambil KTA tidak salah juga, kok, asalkan kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, tentu saja besaran suku bunga. Bandingkan antara satu bank dengan bank lain. Cari bunga terkecil. Umumnya bank menawarkan bunga dengan istilah-istilah teknis seperti: bunga  efektif 18 persen per tahun atau setara dengan 0,9 % per bulan. Kalau bingung menghitungnya, cukup bandingkan besar cicilan per bulan.  Dijamin gak bakalan salah.

Kedua, cari bank yang menawarkan cicilan tetap. Ini penting di tengah tren kenaikan suku bunga bank. Sayangnya,  bank juga sadar dengan tren itu sehingga jarang yang mau memberikan program cicilan tetap..hehe… Biasanya bunga bergerak sesuai dengan perubahan suku bunga bulanan. Bisa naik, bisa turun. Beruntung lah orang-orang yang mendapatkan cicilan tetap.

Ketiga, pastikan jumlah cicilan bulan yang harus kita bayar benar-benar sesuai dengan profil penghasilan *pakai istilahnya PPATK.  Jangan membohongi diri sendiri seandainya kita mempunyai utang lain yang di luar sistem perbankan.  Selain itu, sisakan sedikit ruang di gaji Anda untuk buat berjaga-jaga, jika  mendadak krisis ekonomi datang dan besar cicilan kita melompat gak karuan.  (Baca: Seberapa Dalam Rupiah akan Terbenam?) *Tapi, kalau melompatnya gila-gilaan  kita harus turun ke jalan :))

Keempat, jangan habiskan uang kredit yang kita dapatkan. Tabung/investasikan sebagian, supaya bunga/hasil investasinya bisa dijadikan sebagai kompensasi bunga kredit. Kalau saya, gak cuma disimpan sebagian dan yang utama dipakai untuk renovasi rumah, sebagian lagi dipakai untuk berwisata…hahaha….itu juga investasi, investasi batin.  Boleh kok, memakai uang kredit untuk melancong. Yang gak boleh dipakai itu untuk spekulasi, lebih-lebih lagi spekulasi di pasar keuangan yang lagi gak waras ini. Takutnya modal ambles, cicilan tetap harus dibayar. Rugi dua kali. (Lihat juga: Investasi Emas: Benarkah Selalu Menguntungkan?)

Prinsipnya, sama seperti sebuah perusahaan, rekayasa finansial diterapkan supaya kita tidak  harus menggunakan uang kita sendiri,  *kalau di perusahaan istilahnya kas internal, untuk membayar keperluan kita. Jadi, ketimbang memakai tabungan kita yang susah-payah dikumpulkan, pakai lah itu uang menganggur yang ada di sistem perbankan :)).

Sec Form 4 dan iVolatility

Pelatihan outlook pasar modal yang diselenggaran sebuah badan usaha milik negara  siang ini menguak dua situs ‘rahasia’ yang   direkomendasikan oleh pembicara untuk menilai tren pasar modal. Situs pertama adalah http://www.secform4.com.  Situs ini memberikan informasi mengenai  posisi jual-beli investor pasar modal ternama Amerika Serikat.  Tinggal pilih, misalnya  Warren Buffet. Akan terlihat saham-saham yang dibeli atau dijual Buffet dalam periode tertentu.

Seperti apa polanya?  Benar, bapak-ibu, dalam masa downtrend,  Buffet justru banyak melakukan pembelian.  Sebaliknya dengan George Soros. Istiqomah di jalur trader, dalam masa downtrend  Soros menjual  koleksinya.  Jadi, kalau Anda mengidolakan Buffet, ikuti teknik investasinya.  Begitu pula kalau mengidolakan Soros, jangan ragu melepas simpanan Anda. Kesannya gampang, ya? Nyatanya tidak, karena ada mental blocking yang bisa menghapus semua logika.

Situs kedua adalah http://www.ivolatility.com. Situs ini, katanya,  menampilkan tingkat volatilitas bursa efek di seluruh dunia. Saya belum mengeksplorasi situs ini lebih dalam. Tapi, ada cara mudahnya, karena volatilitas pasar rupanya ada indeksnya juga. Caranya, cari di finance.yahoo.com, ketik di kolom symbol  ^vix. Setelah itu akan tampak indeks volatility di indeks tertentu. Tampilan standarnya adalah volatilitas S&P 500. Yang perlu diperhatikan bukan berapa nilainya, namun merah atau hijaunya. Kalau merah berarti volatilitas rendah, kalau hijau volatilitas tinggi. Begitu. Selamat berinvestasi 🙂