Koruptor Tanpa Penjara

Daya juang bangsa ini dalam pemberantasan korupsi terus diuji. Pekan lalu, Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, pada periode Januari-Juni 2016 mayoritas koruptor hanya divonis rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara.  ICW pun mengusulkan supaya Mahkamah Agung membuat pedoman bagi pengadilan yang menyidangkan kasus korupsi supaya ada kesamaan sikap menilai kasus-kasus korupsi.

Hukuman yang sudah ringan itu rupanya hendak didiskon lagi oleh  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari sebelum digeser dari posisinya, dia  mengatakan pemerintah tengah mengkaji kebijakan agar koruptor tak perlu dihukum penjara. Cukup mengembalikan uang yang dicuri ditambah penalti dan dipecat dari jabatannya.

Alasan Luhut absurd:  penjara akan semakin penuh jika koruptor dipenjara. Alasan kedua, penjara ternyata tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Pemerintah tidak main-main dengan rencana tersebut. Luhut mengklaim telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal ini. Nama-nama besar di bidang hukum ditempatkan sebagai anggota tim.

Rencana tak masuk akal ini tentu saja harus ditolak.  Para koruptor sudah seharusnya merasakan dinginnya lantai penjara akibat kekejian yang dilakukannya. Logika Luhut mengenai minimnya efek jera bisa dipatahkan dengan cara memperberat hukuman. Misalkan melalui perpanjangan masa hukuman atau perampasan aset. Toh instrumennya ada, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Soal penuhnya penjara juga tidak boleh dijadikan alasan. Sebab, masalah ini adalah masalah menahun yang hanya bisa diselesaikan dengan menambah jumlah penjara beserta sumber daya manusia pengelolanya. Solusi ini tidak hanya menepis kekhawatiran Luhut mengenai penjara akan dibanjiri koruptor, tapi juga memperbaiki kondisi penghuni penjara secara keseluruhan.

Selain akan mengaburkan batasan antara perbuatan pidana dan perdata, penghapusan hukuman penjara bagi koruptor—sekali lagi dengan alasan penjara penuh,  akan membuat Indonesia tampak aneh di mata dunia. Sebab, di negara manapun, pelaku tindak pidana korupsi  pasti dihukum penjara, mengganti kerugian negara, dan membayar denda.

Tanpa hukuman yang keras kepada koruptor, pemerintah dan lembaga peradilan hanya akan memberikan kesan bahwa korupsi adalah kejahatan biasa. Bahkan, jika logika Luhut dipakai, koruptor ibarat penjudi yang sedang sial. Kalau tidak tertangkap uang didapat, kalau tertangkap uang melayang. Tak lebih dari sebuah pertaruhan, tak lagi menakutkan.  Di lain waktu, koruptor yang sama berpotensi mengulangi kejahatan yang sama pula.

Lama-kelamaan korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yang secara tidak langsung membunuh jutaan umat manusia,  melainkan sekadar ‘kenakalan’ karena ringannya hukuman. Kita berharap Wiranto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lebih bijak ketimbang pendahulunya.

***

Advertisements

Tak Boleh Kalah Melawan Psikopat

Belum lagi kasus penembakan acak di Magelang, Jawa Tengah terpecahkan, kasus baru dengan modus  kejahatan acak hinggap ke wilayah tetangganya: Yogyakarta. Di Magelang, dalam kurun waktu 6-20 April lalu,  13 orang menjadi korban penembakan senapan angin. Sebanyak 12 orang di antaranya adalah perempuan.

Para korban mengalami luka sobek, lebam, dan bengkak di bagian pinggang, kaki, dan dada. Dari tempat kejadian perkara polisi menemukan peluru senapan angin yang diduga berasal dari senjata penembak. Ketiadaan saksi mata, foto, atau rekaman CCTV membuat polisi kesulitan mengusut kasus ini. Sejauh ini, polisi hanya bisa menyatakan sudah menemukan titik terang pelaku penembakan.

Berhenti di Magelang, kejahatan dengan pola acak “menulari” Yogyakarta.  Dalam satu hari, pada Senin lalu, tiga warga Kotagede dan Umbul Harjo terluka terkena sabetan benda tajam saat sedang berjalan di luar rumah. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 12.00-13.00. Korbannya semua perempuan. Salah satunya bahkan masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar.

Dalam kasus penyayatan, sosok pelaku terekam kamera CCTV, walau tidak terlihat jelas. Warga juga sempat mengejar pelaku saat beraksi di Kotagede. Dari berbagai kesaksian disimpulkan bahwa profil pelaku adalah laki-laki berusia 40 tahun, mengendarai sepeda motor, berjenggot, dan  mengenakan jaket lusuh.

Kejahatan dengan pola acak memang terkenal sebagai kasus yang paling “menantang” untuk dipecahkan. Motifnya bukan dendam atau ekonomi melainkan sekadar mencari kepuasan dari menyakiti orang lain. Pelakunya juga tidak mengenal dan memilih korbannya berdasarkan kesempatan belaka. Repotnya, psikopat ini bisa siapa saja. Mulai dari preman sangar hingga ilmuwan kutu buku.

Walau berat, penegak hukum tentu tidak boleh menyerah begitu saja. Penembakan di Magelang yang berlangsung dua pekan berturut-turut tanpa antisipasi dari kepolisian harus dipertanyakan. Alasan kepolisian bahwa korban terlambat melapor sehingga penanganan kasus sulit dilakukan tidak boleh dilontarkan lagi.

Polisi harus introspeksi. Apa yang membuat warga terlambat melapor setelah kejadian? Jangan-jangan warga malas berurusan dengan polisi karena khawatir justru akan merepotkan dirinya sendiri.  Sebaliknya, korban harus sadar melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya adalah bagian dari kewajiban. Sebab, kejahatan dengan modus yang sama bisa menimpa orang lain bila korbannya justru abai.

Pemerintah daerah bisa ikut ambil peran mencegah kejahatan. Memperbanyak penempatan kamera pengawas di tempat-tempat umum akan membuat calon pelaku kejahatan berpikir ulang melaksanakan niatnya. Memperbanyak lampu penerangan di setiap sudut kota juga berguna memberikan rasa aman bagi warga. Sesuai slogan Turn Back Crime yang bermakna bersama-sama melawan kejahatan, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus bahu-membahu menuntaskan kasus yang menyebalkan ini.  (*)

Jangan Merugi Dua Kali di Hambalang

Kasus korupsi yang menodai pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang tidak sepatutnya membuat proyek tersebut tersia-sia. Duit senilai Rp 471 miliar yang terlanjur dikucurkan negara akan sangat mubazir kalau dibiarkan berubah menjadi setumpuk bangunan tak terurus.

Karena itu, rencana Presiden Joko Widodo melanjutkan kembali pembangunan kompleks olahraga Hambalang yang mangkrak sejak 2012 adalah langkah tepat. Sebagai aset negara, proyek Hambalang perlu diselamatkan. Apalagi, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi  pun sudah merestui dilanjutkannya pekerjaan.

Tapi,  prinsip kehati-hatian tetap harus dijadikan saringan utama sebelum memutuskan meneruskan atau menutup proyek konstruksi senilai Rp 1,175 triliun tersebut. Ada banyak alasan. Pertama,  sejarah korupsi yang melilit proyek ini membuat Kejaksaan Agung perlu mensinergikan kajian hukum dengan KPK.

Supaya  Hambalang jilid II benar-benar terjamin, Kejaksaan Agung dapat melakukan audit hukum atas legalitas proyek. Sebab ternyata, dari sisi perizinan saja proyek Hambalang masih menyimpan banyak cacat.  Misalkan, proyek garapan PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk itu belum mempunyai izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Ketiadaan izin amdal ini saja sudah merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berpotensi bertambah lantaran  pelaksana proyek ditengarai menabrak  izin mendirikan bangunan (IMB). Rupanya, dari IMB yang hanya untuk bangunan tiga lantai, gedung Hambalang sudah menjulang  sebanyak enam lantai.

Itu baru dari aspek hukum. Dari aspek teknis persoalannya lebih kompleks lagi. Berdiri di atas lahan perbukitan di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat stabilitas tanah di sana harus diteliti ulang.

Tim teknis  Kementerian Pekerjaan Umum sudah menelisik ulang kondisi terakhir bangunan dan tanah.
Hasilnya diklaim memuaskan. Di antaranya, kecepatan pergerakan tanah yang hanya delapan milimeter per tahun dinilai masih baik.  Kedua, kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Temuan berikutnya, tidak ada retakan berarti pada struktur bangunan. Terakhir, diakui  terjadi degradasi pada struktur bangunan karena oksidasi.

Sehatnya kondisi terakhir Hambalang tidak boleh langsung dijadikan pembenaran bahwa proyek ini bisa dilanjutkan. Sebab kita tentu belum lupa, pada 2012 ada laporan mengenai dua bangunan yang ambruk di kompleks Hambalang. Runtuhnya bangunan diperkirakan terjadi karena pergerakan tanah.

Secara akal sehat saja, bangunan yang empat tahun terbengkalai kekuatannya pasti sudah menyusut. Tim teknis  diimbau mendahulukan keselamatan dalam menilai kekuatan bangunan.  Jika tim  menyimpan sedikit saja keraguan atas kelayakan proyek ini, lebih baik dihentikan sama sekali.

Pemerintah tidak boleh berkompromi dengan aspek keselamatan.  Setelah semua kajian hukum dan teknis dipastikan bebas masalah, barulah pembangunan Hambalang layak dilanjutkan. Jangan sampai hasrat mengamankan aset negara membuat kita terjebak dua kali dalam pusaran kasus Hambalang.

***

Lampu Kuning Kebebasan Beragama

Memburuknya tingkat kebebasan beragama sudah menyentuh level mengkhawatirkan. Setara Institute melaporkan sepanjang 2015 jumlah pelanggaran kebebasan beragama mencapai 197 peristiwa, naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 134 peristiwa. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran kebebasan dengan 44 peristiwa, disusul Aceh dengan 34 peristiwa.

Pelanggaran terjadi hampir di seluruh wilayah negeri. Persoalan bertambah pelik lantaran tidak hanya melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota ikut-ikutan melakukan pelanggaran melalui kebijakan yang diskriminatif dan pembatasan kehidupan beragama. Porsinya juga lumayan banyak, 31 pelanggaran atau 23 persen dari total temuan Setara.

Keterlibatan pemerintah daerah ini bisa ditelusuri muaranya pada masa pemilihan kepala daerah. Di masa pilkada, banyak calon yang mengusung sentimen intoleransi keagamaan untuk memobilisasi suara sekaligus menekan popularitas lawannya. Isu yang paling sering digoreng adalah ihwal pendirian gereja, warga Syiah, dan warga Ahmadiyah.

Setelah terpilih, kepala daerah yang menjual sentimen intoleransi mau tidak mau harus membalas budi dengan menuruti kehendak konstituennya, meski harus melawan konstitusi. Tidak hanya untuk membayar utang, ada kepala daerah yang terang-terangan ‘main mata’ dengan kelompok intoleran sebagai investasi buat pemilihan berikutnya.

Para kepala daerah harusnya sadar bahwa eksploitasi isu-isu intoleransi hanya akan meninggalkan masalah bagi daerah tersebut. Banyak peneliti sosial yang meyakini, terorisme berawal sikap intoleransi yang dirawat sehingga berujung pada gerakan radikal. Kalau ini yang terjadi, konstituen sendiri yang akan merugi.

Aparat penegak hukum pun jangan takut bersikap keras terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Tak ada yang perlu ditakutkan, karena kebebasan beragama dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945. Konstitusi menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat. Adapun tugas negara adalah menjamin kemerdekaan beragama penduduknya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah perlu diperkuat. Calon kepala daerah yang mencoba memainkan isu-isu yang mengancam kesatuan bangsa harus diberi kartu merah. Tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, pengawasan sepatutnya melibatkan masyarakat umum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Masyarakat juga harus diarahkan untuk menjadikan visi toleransi sebagai salah satu ukuran penilaian dalam memilih kepala daerah. Kalau pemahaman akan toleransi sudah terbentuk, tertutup peluang bagi calon kepala daerah menjual isu-isu intoleransi. Sebaliknya, pintu bagi calon yang menjanjikan penghargaan terhadap kebhinekaan akan terbuka lebar.

Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Presiden Joko Widodo pasti tidak lupa akan butir ke-9 Nawa Cita yang bunyinya adalah memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial. Sebagai pemimpin negara, dia dituntut lebih sering berbicara kepada publik untuk menggaungkan kembali pengakuan negara terhadap kebhinekaan dan menolak kekerasan terhadap “yang berbeda”.

(Dimodifikasi dari materi Tajuk Koran Tempo)

Jokowi, Redup di Tahun Pertama

Tidak sulit untuk memberi ponten terhadap rapor Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tahun pertamanya memimpin. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, gejolak nilai tukar rupiah, dan kenaikan harga kebutuhan pokok sudah menjelaskan belum optimalnya kinerja ekonomi Presiden.

Di bidang penegakan hukum, kriminalisasi terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan terus berlanjutnya upaya menggergaji kewenangan lembaga itu melalui revisi UU KPK membuat Jokowi tampak tidak bersahabat bagi upaya pemberantasan korupsi.

Niat baik Jokowi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui subsidi kesehatan dan pendidikan tertutupi oleh kegagalannya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Intoleransi juga terus terjadi dengan maraknya penyerangan terhadap kelompok masyarakat yang tidak sealiran dan perusakan rumah ibadah.

Di bidang politik, Jokowi dipandang tidak mampu memimpin Kabinet Kerja yang terlihat dari seringnya para menteri bersilang pendapat. Jokowi membantah kabinetnya tidak akur. Ia mengatakan perbedaan di antara para menterinya semata-mata soal karakter.

Presiden tentu saja bukan tanpa prestasi. Kebijakannya mengalihkan subsidi bahan bakar minyak untuk membangun ratusan proyek infrastruktur adalah keputusan yang sangat strategis. Beberapa proyek besar pun telah memasuki lelang tahun ini.

Faktor ‘kesialan’ juga tidak boleh dilupakan. Begitu Jokowi memimpin, ekonomi dunia mulai lunglai yang berimbas ke dalam negeri. Tapi, kualitas seorang pemimpin diuji dalam kesulitan, bukan kelapangan. “Kami sedang membangun pondasi, sudah ditanya genteng,” Jokowi memberi jawaban atas kritik.

Jokowi memang sudah bekerja keras. Tapi, sayang, hasilnya belum terlihat. Tahun pertama yang redup.

Syarat dan Ketentuan yang Melecehkan Konsumen

Coba perhatikan bahwa seluruh klausul dalam syarat, ketentuan, dan perjanjian antara penyedia jasa atau produsen  dengan konsumen  selalu berat sebelah. Ketentuan-ketentuan yang dibuat pasti isinya melindungi kepentingan  penyedia jasa sekaligus membentengi diri mereka dari segala tuntutan hukuman, membeberkan hak serta wewenang penyedia jasa, plus klausul yang menimpakan semua risiko kepada konsumen.

Sebaliknya untuk konsumen, selalu dibuatkan ketentuan yang berisikan kewajiban, tanggung jawab, larangan, dan hal-hal lain yang tidak dapat dilakukan oleh konsumen.   Kenapa tidak dicantumkan ketentuan yang mengatur hak-hak konsumen seperti soal ganti-rugi, perlindungan yang diperoleh atas kerugian, tanggung jawab penyedia jasa,  dan informasi tempat pengaduan konsumen?

Penyedia jasa mestinya sadar, mereka  cari makan dari uang konsumen.  Jangan memperlakukan konsumen seenak perutnya. Tampilkanlah citra yang bersahabat dan perilaku mau bertanggung jawab.  Saya sendiri sebisanya memilih membatalkan berhubungan dengan penyedia jasa yang ketentuannya tidak berperasaan seperti itu.

Kemarin saya menemukan ‘naskah’ panjang berisikan syarat dan ketentuan bagi calon peserta sebuah ajang lomba lari di luar Jakarta. Kalau syarat dan ketentuan yang dibuat penyedia jasa yang lain sudah menyebalkan, yang ini  masuk kategori memuakkan bahkan terkesan melecehkan konsumen. Kesannya konsumen itu musuh  yang harus diwaspadai karena sewaktu-waktu bisa merugikan panitia. Aneh, kan…sudah bayar kok malah dicurigai.

Dari 29 ketentuan, hampir semuanya memuat kewajiban bagi peserta acara, hak panitia, dan kalimat bahwa “panitia tidak bertanggung jawab atas…” . Waduh, apa gunanya ada panitia penyelenggara kalau semua tanggung jawab dilemparkan ke peserta? Inilah ketentuan yang dibuat panitia lomba yang membuat saya membatalkan niat berpartisipasi:

1.Setiap peserta diminta memberikan segala informasi yang terbukti kebenaran dan tidak palsu. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang memberikan keterangan atau identitas palsu atau mengatasnamakan pihak lain.

2.Bila terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diharapkan seperti kehilangan/kerusakan barang, cidera badan, cacat, kematian dan sebagainya saat sebelum, saat atau setelah acara berlangsung adalah di luar tanggung jawab kami selaku panitia acara.

3.Diharapkan semua peserta bertanggung jawab dan menanggung segala resiko atas kepemilikan barang dan keselamatan diri sendri. Peserta harus memahami setiap bahaya yang berkaitan dengan keikutsertaannya dalam acara ini yang mungkin disebabkan kelalaiannya mengabaikan peraturan-peraturan lain yang sudah diberikan oleh panitia.

4.Apabila kejadian-kejadian yang telah disebutkan di atas telah terjadi, para peserta setuju untuk tidak menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari para penyelenggara, panitia, peserta, sponsor dan setiap detil agen, organisasi, rekanan yang berkaitan dengan acara ini. Sama halnya dengan setiap detil agen, rekanan, organisasi atau penyelenggara lokasi tidak berhak menuntut para penyelenggara, panitia dan sponsor. Diharapkan semua pihak bertanggungjawab atas pribadi dan kepemilikannya serta tidak mengganggu kepentingan, keselamatan dan kepemilikan orang lain.

5.Penyelenggara dan panitia tidak bertanggungjawab apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan bila ada peserta yang memiliki disabilitas atau ketidakmampuan fisik atau stamina yang mengikuti acara ini.

6.Peserta setuju bahwa uang yang sudah dibayar untuk pendaftaran tidak bisa dikembalikan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan atau di luar tanggung jawab para penyelenggara/panitia. Panitia juga tidak bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan transfer atau pengiriman uang pendaftaran.

7.Peserta memahami peraturan bahwa tidak ada pengembalian uang pendaftaran bila peserta berhalangan hadir. Tiket pun tidak bisa dipindahtangankan ke pihak lain yang berbeda identitas awal yang didaftarkan. Kategori pun tidak bisa diubah dari awal kategori yang sudah dipilih saat pendaftaran

8.Bila ada pelanggaran dari ketentuan berlaku yang sudah diberikan, kami selaku penyelenggara/panitia tidak bertanggungjawab seperti halnya pelanggaran jenis kelamin ataupun batasan umur yang sudah diberikan.  Tidak ada batas maksimal umur namun para peserta harus memahami resiko dan bahaya yang mungkin terjadi serta bertanggungjawab dan menerima resikonya masing-masing.

9.Setiap paket lomba seperti kaos seragam, nomor dada, nomor doorprize, tiket atau barang lain yang sudah diberikan bila telah hilang, tidak bisa digantikan atau diberikan yang baru.  Namun apabila kejadian- kejadian tersebut terjadi, pihak panitia/penyelenggara berhak mendiskualifikasi para peserta yang tidak membawa salah satu kelengkapan tersebut.

10.Peserta lomba diwajibkan membawa perlengkapan Jas Hujan/ jaket hoody untuk menjaga iklim / cuaca hujan karena pihak panitia tidak menyediakan kelengkapan tersebut dan diwajibkan untuk memakai sepatu olah raga.

11.Para peserta harap membawa bukti transfer dan identitas asli (KTP/SIM/Paspor)saat penukaran race pack atau kelengkapan untuk acara. Untuk yang menukarkan race pack atas nama orang lain diperbolehkan asalkan membawa bukti transfer dan identitas asli (KTP/SIM/Paspor) orang berkaitan. Penyelenggara/panitia tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan identitas orang lain saat penukaran tersebut.

12.Saat acara  berlangsung harap membawa semua kelengkapan yang telah diberikan saat penukaran bukti transfer dan identitas asli (KTP/SIM/paspor). Panitia/penyelenggara memiliki hak untuk meminta peserta menunjukkan identitas asli mereka.

13.Para peserta diharapkan hadir setengah jam sebelum acara dimulai. Peserta yang terlambat atau memulai lomba   akan didiskualifikasi. Namun, peserta tidak berhak menuntut atas keterlambatan acara  karena para peserta harus menyadari banyak elemen yang berkaitan atas jalannya acara dan diharapkan para peserta kooperatif atas berlangsungnya acara.

14.Para peserta diharuskan sudah berada di start line sesuai waktu yang telah ditentukan. Selama acara lomba lari diharuskan semua peserta memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menganggu kepentingan orang lain di luar acara.

15.Para peserta diwajibkan memakai nomor peserta sesuai dengan nomor yang sesuai dengan yang diterima pada saat start – finish , apabila peserta tidak memakai nomor lomba dianggap tidak syah untuk mengikuti acara lomba.

16.Rute lomba dapat diubah sewaktu-waktu untuk alasan keamanan dan pertimbangan lalu lintas.

17.Peserta diharuskan tetap di jalur lomba apabila melanggar peraturan ini, panitia tidak bertanggungjawab atas risiko yang terjadi.

18.Para panitia dan penyelenggara berhak memberhentikan peserta yang memiliki ketidakmampuan stamina maupun fisik selama acara berlangsung.

19.Para peserta diharuskan memakai keperluan yang sesuai dengan jalannya lomba dan jalan sehat sehingga menghindari cidera dan kejadian yang tidak diharapkan.

20.Semua pemenang wajib hadir pada saat Upacara Penyerahan Hadiah untuk menerima penghargaan dan hadiah. Penyelenggara memiliki hak untuk tidak memberikan hadiah (baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk lain) untuk pemenang-pemenang yang tidak hadir pada saat upacara penyerahan hadiah sehingga diharapkan para peserta tetap hadir hingga akhir acara.

21.Keputusan Penyelenggara bersifat final. Korespondensi atau perselisihan lebih lanjut tidak akan dilayani, Para pemenang podium diminta untuk menunjukkan tanda pengenal yang sah dan diakui

22.Segala hadiah diberikan berdasarkan persediaan dimana pihak penyelenggara  memiliki hak untuk membatalkan, mengubah, mengganti atau membatalkan segala hadiah sewaktu-waktu dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan kepada Peserta.

23.Segala hadiah dan premium tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat diuangkan atas segala kondisi apapun.

24.Diharpkan semua peserta menghormati kepentigan orang lain di luar acara. Penyelenggara dan panitia tidak bertanggung jawab apabila ada hal di luar kuasa kami.

25.Setiap peserta harus setuju tanpa syarat dan komisi apabila video, foto, nama, suara, opini dan berbagai keterangan yang berkaitan akan dipublikasikan di media-media yang berkaitan dengan acara. Peserta harus menyadari kebebasan dalam hal ini untuk tidak meminta royalty atau copy rekaman atau dokumentasi tersebut.

26.Penyelenggara dan panitia memiliki hak untuk membatasi dan/atau menolak pendaftaran peserta untuk mengikuti event tanpa perlu memberitahukan alasan apa pun. ***

 

Musuh Baru Bernama Praperadilan

Sebagai orang awam hukum, saya dibikin bingung dengan yang namanya praperadilan. Dari namanya, mestinya lembaga itu bertugas memeriksa peristiwa yang terjadi sebelum peradilan dimulai. Apakah prosedurnya sudah tepat  atau tidak?  Apakah metode pengumpulan barang bukti yang dilakukan penegak hukum sesuai aturan atau tidak? Dan apakah penangkapan dan penahanan sah atau tidak.

Tapi, belakangan peran praperadilan makin meluas. Praperadilan sudah bertindak laiknya peradilan itu sendiri dengan ikut memeriksa kesahihan dan kelengkapan alat bukti, menentukan apakah sebuah perkara tergolong  korupsi atau bukan, menentukan apakah seseorang bisa dikelompokkan sebagai pejabat negara atau cuma kroco, dan menghentikan penyidikan.

Di sini praperadilan sudah berubah menjadi peradilan dini.  Bahkan dia lebih hebat lagi, karena tidak seperti peradilan di tingkat pertama dan seterusnya, keputusan hakim praperadilan berlaku serta-merta karena tidak memiliki mekanisme banding.  Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kalau putusan hakim keliru, siapa yang berhak mengkoreksinya?

Persoalan lain adalah jumlah  hakim yang memimpin sidang praperadilan cuma satu orang. Sehingga tidak ada mekanisme kontrol  internal majelis hakim. Celah untuk hakim bermain kotor juga terbuka lebar karena tidak ada resistensi dari hakim lainnya yang mungkin jiwanya masih lurus atau memang kebetulan tidak kebagian sogokan saja.

Beberapa kehebatan praperadilan di atas itu baru kehebatan umum. Ada lagi kehebatan khusus  yang hanya berlaku untuk lembaga penegak hukum tertentu yaitu mengalahkan KPK  dengan dalil barang bukti tidak memadai, yang sekaligus menandai puncak ketidakmasukalan lembaga bernama praperadilan itu. Tidak masuk akal lantaran KPK yang tak terkalahkan di semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga seluruh tingkat bandingnya, mendadak  takluk dua kali di tangan hakim tunggal praperadilan. Seolah-olah KPK yang memiliki rekor tak terkalahkan di ‘pengadilan sebenarnya’ itu adalah lembaga kemarin sore yang baru belajar tata cara menyelidik dan menyidik.

Sebagai orang yang bodoh hukum tapi masih punya logika dan hati nurani, kalau disuruh memilih antara mempercayai KPK atau hakim praperadilan, saya tentu pilih KPK. Sementara praperadilan saya tempatkan sebagai musuh baru pemberantasan korupsi bersama musuh-musuh lawas lainnya. ***