Manfaatkan Momentum Investment Grade

Peringkat layak investasi (investment grade)  yang disematkan Fitch Ratings kepada surat utang Indonesia tidak selayaknya menjadi alasan pemerintah berpuas diri dan berleha-leha menunggu pemilik modal menyambangi negeri ini. Masih ada 1.001 pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah sebelum investor benar-benar mampir.

Satu di antara sekian banyak tunggakan pekerjaan itu adalah memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia yang tahun ini masih bertengger di peringkat ke-109. Posisi itu jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam di peringkat ke-84, Thailand ke- 49, atau Malaysia ke-18. Dan, jangan coba-coba bandingkan dengan Singapura yang ada di peringkat ke-1.

Poin yang membuat Indonesia kedodoran di mata Bank Dunia sebagai pemberi peringkat, adalah kemudahan memulai bisnis (starting business). Tahun lalu,  peringkat kemudahan berbisnis di negara ini masih ada di peringkat ke-163. Tahun ini, melorot menjadi 173. Poin minus lainnya adalah ketersediaan pasokan listrik.

Pemerintah sudah berupaya mempermudah izin usaha dengan mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi secara bertahap sejak tahun lalu. Sayangnya,  bagi pengusaha upaya tersebut dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan, banyak kebijakan kemudahan perizinan yang hanya garang di atas kertas namun ompong di lapangan.

Jargon kemudahan izin usaha di tingkat pusat seringkali tidak senafas dengan realitas di derah. Sulitnya pembebasan lahan untuk membuka usaha, yang wewenangnya ada di pemerintah kabupaten dan kota, masih menjadi momok. Kendala pembebasan lahan juga menghantui proyek-proyek jalan dan pembangkit listrik.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016  yang meleset dari target –hanya 4,92 persen dari target 5,3 persen–juga mesti menjadi peringatan dini. Karena, setelah ditelusuri, lemahnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh rendahnya penyerapan belanja pemerintah. Penyakit lama rupanya kambuh lagi. Sempat dikebut di bulan Januari, penyerapan belanja pemerintah kembali kendor di bulan-bulan berikutnya.

Perilaku pemerintah daerah yang gemar mengendapkan dana pembangunan di perbankan juga belum sembuh.  Hingga akhir April lalu, jumlah uang anggaran daerah yang berumah di bank daerah mencapai Rp 220 triliun. Presiden Joko Widodo pun berang, karena nyaris tak ada belanja modal maupun barang yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode tersebut.

Tak akan selesai dengan hanya marah-marah, Presiden dituntut untuk mendorong birokrasi pusat dan daerah bergerak. Kucurkan belanja modal dan barang pemerintah secepatnya. Evaluasi terhadap implementasi berbagai insentif dan kemudahan yang dijanjikan Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi juga mesti dilaksanakan.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat wajib dijaga melalui pengendalian laju inflasi.  Investor mana yang mau masuk kalau hasil barangnya sepi pembeli? Tanpa pembenahan di semua sektor, bukan mustahil Indonesia, yang sebenarnya hanya sedikit di atas garis tidak layak investasi (junk bond), terlempar dari zona invesment grade dalam penilaian berikutnya. Tak ada waktu untuk berpuas diri.    (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s