Manfaatkan Momentum Investment Grade

Peringkat layak investasi (investment grade)  yang disematkan Fitch Ratings kepada surat utang Indonesia tidak selayaknya menjadi alasan pemerintah berpuas diri dan berleha-leha menunggu pemilik modal menyambangi negeri ini. Masih ada 1.001 pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah sebelum investor benar-benar mampir.

Satu di antara sekian banyak tunggakan pekerjaan itu adalah memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia yang tahun ini masih bertengger di peringkat ke-109. Posisi itu jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam di peringkat ke-84, Thailand ke- 49, atau Malaysia ke-18. Dan, jangan coba-coba bandingkan dengan Singapura yang ada di peringkat ke-1.

Poin yang membuat Indonesia kedodoran di mata Bank Dunia sebagai pemberi peringkat, adalah kemudahan memulai bisnis (starting business). Tahun lalu,  peringkat kemudahan berbisnis di negara ini masih ada di peringkat ke-163. Tahun ini, melorot menjadi 173. Poin minus lainnya adalah ketersediaan pasokan listrik.

Pemerintah sudah berupaya mempermudah izin usaha dengan mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi secara bertahap sejak tahun lalu. Sayangnya,  bagi pengusaha upaya tersebut dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan, banyak kebijakan kemudahan perizinan yang hanya garang di atas kertas namun ompong di lapangan.

Jargon kemudahan izin usaha di tingkat pusat seringkali tidak senafas dengan realitas di derah. Sulitnya pembebasan lahan untuk membuka usaha, yang wewenangnya ada di pemerintah kabupaten dan kota, masih menjadi momok. Kendala pembebasan lahan juga menghantui proyek-proyek jalan dan pembangkit listrik.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016  yang meleset dari target –hanya 4,92 persen dari target 5,3 persen–juga mesti menjadi peringatan dini. Karena, setelah ditelusuri, lemahnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh rendahnya penyerapan belanja pemerintah. Penyakit lama rupanya kambuh lagi. Sempat dikebut di bulan Januari, penyerapan belanja pemerintah kembali kendor di bulan-bulan berikutnya.

Perilaku pemerintah daerah yang gemar mengendapkan dana pembangunan di perbankan juga belum sembuh.  Hingga akhir April lalu, jumlah uang anggaran daerah yang berumah di bank daerah mencapai Rp 220 triliun. Presiden Joko Widodo pun berang, karena nyaris tak ada belanja modal maupun barang yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode tersebut.

Tak akan selesai dengan hanya marah-marah, Presiden dituntut untuk mendorong birokrasi pusat dan daerah bergerak. Kucurkan belanja modal dan barang pemerintah secepatnya. Evaluasi terhadap implementasi berbagai insentif dan kemudahan yang dijanjikan Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi juga mesti dilaksanakan.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat wajib dijaga melalui pengendalian laju inflasi.  Investor mana yang mau masuk kalau hasil barangnya sepi pembeli? Tanpa pembenahan di semua sektor, bukan mustahil Indonesia, yang sebenarnya hanya sedikit di atas garis tidak layak investasi (junk bond), terlempar dari zona invesment grade dalam penilaian berikutnya. Tak ada waktu untuk berpuas diri.    (*)

Tak Boleh Kalah Melawan Psikopat

Belum lagi kasus penembakan acak di Magelang, Jawa Tengah terpecahkan, kasus baru dengan modus  kejahatan acak hinggap ke wilayah tetangganya: Yogyakarta. Di Magelang, dalam kurun waktu 6-20 April lalu,  13 orang menjadi korban penembakan senapan angin. Sebanyak 12 orang di antaranya adalah perempuan.

Para korban mengalami luka sobek, lebam, dan bengkak di bagian pinggang, kaki, dan dada. Dari tempat kejadian perkara polisi menemukan peluru senapan angin yang diduga berasal dari senjata penembak. Ketiadaan saksi mata, foto, atau rekaman CCTV membuat polisi kesulitan mengusut kasus ini. Sejauh ini, polisi hanya bisa menyatakan sudah menemukan titik terang pelaku penembakan.

Berhenti di Magelang, kejahatan dengan pola acak “menulari” Yogyakarta.  Dalam satu hari, pada Senin lalu, tiga warga Kotagede dan Umbul Harjo terluka terkena sabetan benda tajam saat sedang berjalan di luar rumah. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 12.00-13.00. Korbannya semua perempuan. Salah satunya bahkan masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar.

Dalam kasus penyayatan, sosok pelaku terekam kamera CCTV, walau tidak terlihat jelas. Warga juga sempat mengejar pelaku saat beraksi di Kotagede. Dari berbagai kesaksian disimpulkan bahwa profil pelaku adalah laki-laki berusia 40 tahun, mengendarai sepeda motor, berjenggot, dan  mengenakan jaket lusuh.

Kejahatan dengan pola acak memang terkenal sebagai kasus yang paling “menantang” untuk dipecahkan. Motifnya bukan dendam atau ekonomi melainkan sekadar mencari kepuasan dari menyakiti orang lain. Pelakunya juga tidak mengenal dan memilih korbannya berdasarkan kesempatan belaka. Repotnya, psikopat ini bisa siapa saja. Mulai dari preman sangar hingga ilmuwan kutu buku.

Walau berat, penegak hukum tentu tidak boleh menyerah begitu saja. Penembakan di Magelang yang berlangsung dua pekan berturut-turut tanpa antisipasi dari kepolisian harus dipertanyakan. Alasan kepolisian bahwa korban terlambat melapor sehingga penanganan kasus sulit dilakukan tidak boleh dilontarkan lagi.

Polisi harus introspeksi. Apa yang membuat warga terlambat melapor setelah kejadian? Jangan-jangan warga malas berurusan dengan polisi karena khawatir justru akan merepotkan dirinya sendiri.  Sebaliknya, korban harus sadar melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya adalah bagian dari kewajiban. Sebab, kejahatan dengan modus yang sama bisa menimpa orang lain bila korbannya justru abai.

Pemerintah daerah bisa ikut ambil peran mencegah kejahatan. Memperbanyak penempatan kamera pengawas di tempat-tempat umum akan membuat calon pelaku kejahatan berpikir ulang melaksanakan niatnya. Memperbanyak lampu penerangan di setiap sudut kota juga berguna memberikan rasa aman bagi warga. Sesuai slogan Turn Back Crime yang bermakna bersama-sama melawan kejahatan, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus bahu-membahu menuntaskan kasus yang menyebalkan ini.  (*)