Jangan Merugi Dua Kali di Hambalang

Kasus korupsi yang menodai pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang tidak sepatutnya membuat proyek tersebut tersia-sia. Duit senilai Rp 471 miliar yang terlanjur dikucurkan negara akan sangat mubazir kalau dibiarkan berubah menjadi setumpuk bangunan tak terurus.

Karena itu, rencana Presiden Joko Widodo melanjutkan kembali pembangunan kompleks olahraga Hambalang yang mangkrak sejak 2012 adalah langkah tepat. Sebagai aset negara, proyek Hambalang perlu diselamatkan. Apalagi, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi  pun sudah merestui dilanjutkannya pekerjaan.

Tapi,  prinsip kehati-hatian tetap harus dijadikan saringan utama sebelum memutuskan meneruskan atau menutup proyek konstruksi senilai Rp 1,175 triliun tersebut. Ada banyak alasan. Pertama,  sejarah korupsi yang melilit proyek ini membuat Kejaksaan Agung perlu mensinergikan kajian hukum dengan KPK.

Supaya  Hambalang jilid II benar-benar terjamin, Kejaksaan Agung dapat melakukan audit hukum atas legalitas proyek. Sebab ternyata, dari sisi perizinan saja proyek Hambalang masih menyimpan banyak cacat.  Misalkan, proyek garapan PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk itu belum mempunyai izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Ketiadaan izin amdal ini saja sudah merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berpotensi bertambah lantaran  pelaksana proyek ditengarai menabrak  izin mendirikan bangunan (IMB). Rupanya, dari IMB yang hanya untuk bangunan tiga lantai, gedung Hambalang sudah menjulang  sebanyak enam lantai.

Itu baru dari aspek hukum. Dari aspek teknis persoalannya lebih kompleks lagi. Berdiri di atas lahan perbukitan di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat stabilitas tanah di sana harus diteliti ulang.

Tim teknis  Kementerian Pekerjaan Umum sudah menelisik ulang kondisi terakhir bangunan dan tanah.
Hasilnya diklaim memuaskan. Di antaranya, kecepatan pergerakan tanah yang hanya delapan milimeter per tahun dinilai masih baik.  Kedua, kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Temuan berikutnya, tidak ada retakan berarti pada struktur bangunan. Terakhir, diakui  terjadi degradasi pada struktur bangunan karena oksidasi.

Sehatnya kondisi terakhir Hambalang tidak boleh langsung dijadikan pembenaran bahwa proyek ini bisa dilanjutkan. Sebab kita tentu belum lupa, pada 2012 ada laporan mengenai dua bangunan yang ambruk di kompleks Hambalang. Runtuhnya bangunan diperkirakan terjadi karena pergerakan tanah.

Secara akal sehat saja, bangunan yang empat tahun terbengkalai kekuatannya pasti sudah menyusut. Tim teknis  diimbau mendahulukan keselamatan dalam menilai kekuatan bangunan.  Jika tim  menyimpan sedikit saja keraguan atas kelayakan proyek ini, lebih baik dihentikan sama sekali.

Pemerintah tidak boleh berkompromi dengan aspek keselamatan.  Setelah semua kajian hukum dan teknis dipastikan bebas masalah, barulah pembangunan Hambalang layak dilanjutkan. Jangan sampai hasrat mengamankan aset negara membuat kita terjebak dua kali dalam pusaran kasus Hambalang.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s