Lampu Kuning Kebebasan Beragama

Memburuknya tingkat kebebasan beragama sudah menyentuh level mengkhawatirkan. Setara Institute melaporkan sepanjang 2015 jumlah pelanggaran kebebasan beragama mencapai 197 peristiwa, naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 134 peristiwa. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran kebebasan dengan 44 peristiwa, disusul Aceh dengan 34 peristiwa.

Pelanggaran terjadi hampir di seluruh wilayah negeri. Persoalan bertambah pelik lantaran tidak hanya melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota ikut-ikutan melakukan pelanggaran melalui kebijakan yang diskriminatif dan pembatasan kehidupan beragama. Porsinya juga lumayan banyak, 31 pelanggaran atau 23 persen dari total temuan Setara.

Keterlibatan pemerintah daerah ini bisa ditelusuri muaranya pada masa pemilihan kepala daerah. Di masa pilkada, banyak calon yang mengusung sentimen intoleransi keagamaan untuk memobilisasi suara sekaligus menekan popularitas lawannya. Isu yang paling sering digoreng adalah ihwal pendirian gereja, warga Syiah, dan warga Ahmadiyah.

Setelah terpilih, kepala daerah yang menjual sentimen intoleransi mau tidak mau harus membalas budi dengan menuruti kehendak konstituennya, meski harus melawan konstitusi. Tidak hanya untuk membayar utang, ada kepala daerah yang terang-terangan ‘main mata’ dengan kelompok intoleran sebagai investasi buat pemilihan berikutnya.

Para kepala daerah harusnya sadar bahwa eksploitasi isu-isu intoleransi hanya akan meninggalkan masalah bagi daerah tersebut. Banyak peneliti sosial yang meyakini, terorisme berawal sikap intoleransi yang dirawat sehingga berujung pada gerakan radikal. Kalau ini yang terjadi, konstituen sendiri yang akan merugi.

Aparat penegak hukum pun jangan takut bersikap keras terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Tak ada yang perlu ditakutkan, karena kebebasan beragama dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945. Konstitusi menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat. Adapun tugas negara adalah menjamin kemerdekaan beragama penduduknya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah perlu diperkuat. Calon kepala daerah yang mencoba memainkan isu-isu yang mengancam kesatuan bangsa harus diberi kartu merah. Tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, pengawasan sepatutnya melibatkan masyarakat umum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Masyarakat juga harus diarahkan untuk menjadikan visi toleransi sebagai salah satu ukuran penilaian dalam memilih kepala daerah. Kalau pemahaman akan toleransi sudah terbentuk, tertutup peluang bagi calon kepala daerah menjual isu-isu intoleransi. Sebaliknya, pintu bagi calon yang menjanjikan penghargaan terhadap kebhinekaan akan terbuka lebar.

Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Presiden Joko Widodo pasti tidak lupa akan butir ke-9 Nawa Cita yang bunyinya adalah memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial. Sebagai pemimpin negara, dia dituntut lebih sering berbicara kepada publik untuk menggaungkan kembali pengakuan negara terhadap kebhinekaan dan menolak kekerasan terhadap “yang berbeda”.

(Dimodifikasi dari materi Tajuk Koran Tempo)

One thought on “Lampu Kuning Kebebasan Beragama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s