Musuh Baru Bernama Praperadilan

Sebagai orang awam hukum, saya dibikin bingung dengan yang namanya praperadilan. Dari namanya, mestinya lembaga itu bertugas memeriksa peristiwa yang terjadi sebelum peradilan dimulai. Apakah prosedurnya sudah tepat  atau tidak?  Apakah metode pengumpulan barang bukti yang dilakukan penegak hukum sesuai aturan atau tidak? Dan apakah penangkapan dan penahanan sah atau tidak.

Tapi, belakangan peran praperadilan makin meluas. Praperadilan sudah bertindak laiknya peradilan itu sendiri dengan ikut memeriksa kesahihan dan kelengkapan alat bukti, menentukan apakah sebuah perkara tergolong  korupsi atau bukan, menentukan apakah seseorang bisa dikelompokkan sebagai pejabat negara atau cuma kroco, dan menghentikan penyidikan.

Di sini praperadilan sudah berubah menjadi peradilan dini.  Bahkan dia lebih hebat lagi, karena tidak seperti peradilan di tingkat pertama dan seterusnya, keputusan hakim praperadilan berlaku serta-merta karena tidak memiliki mekanisme banding.  Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kalau putusan hakim keliru, siapa yang berhak mengkoreksinya?

Persoalan lain adalah jumlah  hakim yang memimpin sidang praperadilan cuma satu orang. Sehingga tidak ada mekanisme kontrol  internal majelis hakim. Celah untuk hakim bermain kotor juga terbuka lebar karena tidak ada resistensi dari hakim lainnya yang mungkin jiwanya masih lurus atau memang kebetulan tidak kebagian sogokan saja.

Beberapa kehebatan praperadilan di atas itu baru kehebatan umum. Ada lagi kehebatan khusus  yang hanya berlaku untuk lembaga penegak hukum tertentu yaitu mengalahkan KPK  dengan dalil barang bukti tidak memadai, yang sekaligus menandai puncak ketidakmasukalan lembaga bernama praperadilan itu. Tidak masuk akal lantaran KPK yang tak terkalahkan di semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga seluruh tingkat bandingnya, mendadak  takluk dua kali di tangan hakim tunggal praperadilan. Seolah-olah KPK yang memiliki rekor tak terkalahkan di ‘pengadilan sebenarnya’ itu adalah lembaga kemarin sore yang baru belajar tata cara menyelidik dan menyidik.

Sebagai orang yang bodoh hukum tapi masih punya logika dan hati nurani, kalau disuruh memilih antara mempercayai KPK atau hakim praperadilan, saya tentu pilih KPK. Sementara praperadilan saya tempatkan sebagai musuh baru pemberantasan korupsi bersama musuh-musuh lawas lainnya. ***

Advertisements

Cashless Society? Masih Jauh…

Katanya BI sedang giat-giatnya mengkampanyekan transaksi nontunai (cashless society). Tapi, kenapa merchant-merchat terasa kurang mendukung? Pekan lalu, saya pergi ke Platinum Screen  di Margo City. Saya pikir setelah beberapa tahun, bioskop ini ada kemajuan dalam kemudahan bertransaksi. Ternyata belum,  tuh. Masih sama seperti tahun lalu, Platinum Screen hanya menerima pembayaran tunai. No debit, no kartu kredit. Lho? Bioskop sebesar ini masih kuno sekali transaksinya.

Sehabis nonton, saya pergi ke Lotteria, dan ternyata sama saja. Restoran ini hanya menerima pembayaran dengan uang tunai. Pergi ke Mujigae, begitu juga. Meski menerima pembayaran dengan kartu debit/kredit, restoran ini membatasi transaksi minimal Rp 50 ribu. Sementara belanjaan saya cuma di bawah Rp 40 ribu.  Akhirnya, lagi-lagi harus keluar uang tunai.

Besoknya, saya pergi makan ke AW. Peruntungan saya belum belum berubah. Mesin EDC yang mejeng di depan kasir tak satupun yang berfungsi. “Lagi rusak, Pak.  Hanya bisa uang tunai.”  Waduh, bagaimana ini, tidak sejalan dong dengan program BI.   Belum lagi kalau beli bensin di SPBU.  Bisa bayar pakai kartu debit, tapi minimal transaksi Rp 100 ribu. Lah, gue belinya paling mentok Rp 80 ribu.

Paling hebat itu memang di Indomaret/Alfamaret. Kedua minimarket itu menerima transaksi nontunai dalam nominal berapa saja. Harusnya semua merchant bisa menerapkan kebijakan yang sama. Lagi pula, apa bedanya transaksi Rp 10 ribu dengan Rp 10 juta? Kenapa harus ada pembatasan nilai transaksi? BI-nya juga mesti rajin blusukan tuh, ke bank dan merchant, supaya program cashless society-nya bisa jalan.  ***