Apa Jadinya Demokrasi Tanpa Korupsi

Drama konflik politik di sebuah kota di belahan timur Pulau Jawa membuat saya merenung tentang jalinan  partai politik dan  korupsi. Perseteruan di sana cukup unik, karena terjadi antara wali kota dan partai politik pengusungnya.   Kabarnya, petinggi partai kebakaran jenggot karena tidak mendapat jatah proyek dari sang wali kota dan  semua pejabat usulan partai ditolak.

Saya bisa menebak isi kepala petinggi partai itu. Pasti dia dengan tanpa perasaan bersalah berpikir, “Sudah dibawa menuju kursi wali kota,  wajar dong sekarang partai mendapat imbalannya.”  Sedangkan ibu wali kota itu saya menduga  berpikir, “Saya bukan anggota partai, apalagi kader. Urusan dengan partai selesai sampai pilkada. Sekarang, kontrak politik saya hanya dengan rakyat.”

Konflik  antara  partai politik dan kepala daerah model begini memang langka. Biasanya, kepala daerah yang terpilih akan cenderung menuruti permintaan partai supaya jabatannya langgeng, supaya tidak diutak-atik di parlemen.  Kalau pun ada yang membangkang,  biasanya orang itu sudah memiliki ‘pegangan’ lain, alias partai lain. Jadi, membangkangnya cuma pencitraan.

Kata orang demokrasi itu mahal, ini lah buktinya. Partai-partai yang tidak memiliki cukup dana,  tidak cukup kreatif untuk mencari dana halal, dan malas membina kadernya akan memilih jalan pintas dengan mencari uang haram. Proses ini terus berlangsung selama belasan tahun Reformasi dan akhirnya menjadi sebuah ‘kebenaran’.  Tidak ada lagi orang yang heran melihat anggota partai masuk penjara.

Partai berlomba-lomba menguasai wilayah, untuk selanjutnya uang daerah digorok demi menggerakkan mesin politik. Mereka berdalih, partai harus tetap hidup, karena partai adalah tiang demokrasi, *bukannya tiang demokrasi adalah rakyat?  Tapi, jika jalinan partai-korupsi ini terus menggurita, yang terjadi bukan partai menjadi tiang demokrasi, tapi malah membebani demokrasi.

Namun, menghentikan praktik ini membuat situasi menjadi serba salah. Karena,  tanpa uang korusi partai politik akan punah.  Demokrasi pun akan lumpuh, dan negara jadi kacau balau. Tidak mungkin pula–dengan alasan supaya partai tidak korup,  kita dan negara harus membiayai seluruh operasional partai, membiayai gaya hidup mewah para petingginya–sementara para pemilihnya hidup melarat. (Baca juga: Bangkrut Setelah Ramadhan).

Sampai di sini saya mengakui, demokrasi memang bukan segala-galanya. Dia cuma alat untuk mencapai kesejahteraan. Jika kesejahteraan rakyat tidak juga terwujud sampai sekarang *duh…, berarti ada yang salah dengan alatnya atau penggunanya.  Partai politik yang mestinya bekerja untuk rakyat telah terbukti berbalik memperbudak rakyat. Kalau sudah begini rasanya lebih baik negara anti-demokrasi tapi sejahtera, dari pada bilangnya demokrasi tapi pura-pura.  ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s