Bung Jokowi, Semua Orang Berhak Punya Mobil

Biasanya saya sependapat dengan  Jokowi. Tapi, kali ini tidak.  Protes yang dilontarkannya terhadap kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) bisa dipahami di satu sisi, tapi keliru di sisi lain. Sebagai kepala wilayah wajar dia   khawatir mobil murah akan merusak programnya untuk mengurai kemacetan. Namun, Jokowi juga mesti melihat lebih luas, bahwa memiliki kendaraan merupakan hak semua orang. Tanpa diskriminasi.

Bukankah Jokowi dulu yang mencitrakan dirinya sebagai pelopor mobil murah “nasional” dengan membawa Esemka–tanpa surat-surat,  dari Solo ke Jakarta? Kebetulan saja proyek  ambisius yang penuh “ilusi” itu gagal sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 yang diteken SBY 23 Mei 2013 terbit. Kalau tidak, bisa jadi Esemka turut menikmati insentif pemotongan pajak penjualan barang mewah seperti duo Agya-Ayla.

Kenapa harus melarang mobil murah? Adalah hak semua warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama, fasilitas yang sama, dan kesejahteraan yang sama. Kenapa tidak meributkan mobil mahal yang juga sama membuat macetnya dengan mobil murah? Kenapa Jokowi tidak meributkan Avanza yang dapat terjual 18 ribu unit per bulan atau Ertiga yang bisa mencapai 15 ribu per bulan?

Sementara LCGC,  baru terlahir dalam hitungan hari dengan jumlah produksi pada tahun ini hanya sekitar 30 ribu unit. Tahun depan ditargetkan  150 ribu unit, untuk semua merek. Kelihatannya memang banyak, tapi itu hanya 13 persen dari total penjualan mobil sepanjang 2012 sebanyak 1,1 juta unit. Lagi pula, kalau mobil murah tidak ada, apakah penjualan mobil akan turun? Ya, tidaklah. Kecuali ada badai krisis ekonomi.

Populasi mobil di Jakarta memang sudah sangat tinggi. Tahun lalu saja jumlahnya sudah 2,7 juta unit, ditambah sepeda motor 5,6 juta unit. Nah, ini lagi, kenapa Jokowi tidak memprotes kebijakan kredit yang memudahkan pembelian motor? Memiliki mobil, sekali lagi, adalah hak semua orang. Tak peduli dia miskin atau kaya, mobil mewah atau mobil “kaleng”. Tak ada keluarga yang mau liburan dalam siraman hujan dan terik matahari. Tak ada pula keluarga yang harus menangisi orang terdekatnya gara-gara tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena harus mencari pinjaman truk bak terbuka.

Tugas pemerintah, siapa pun yang naik, adalah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk seluruh warganya. Bukan hanya berupaya mengosongkan jalan demi memberi keleluasaan bagi mobil-mobil mahal untuk melintas. Bangunlah jembatan penyeberangan di kawasan yang ramai perlintasan orang, galilah terowongan di bawah rel kereta api atau persimpangan, bangun jalan layang berlapis-lapis.

Tidak mudah memang. Tidak semudah menggusur Pasar Tanah Abang atau Pasar  Gembrong, atau menerapkan aturan ganjil-genap yang tinggal meneken sehelai kertas. Aturan ganjil-genap  juga akan bermasalah tanpa didukung transportasi massal yang cukup. Bayangkan, jika kebijakan itu diberlakukan tanpa persiapan, maka akan ada tambahan  1,3 juta pengguna mobil dan 2,8 juta pengguna motor yang harus diangkut oleh angkutan massal. Apakah sarana transportasi massal kita sanggup menampungnya?

Prinsip  yang paling tepat adalah jangan batasi pembelian mobil, tapi batasi penggunaannya. Tentu dengan memaksimalkan pelayanan transportasi umum. Jadi, pilihannya, mau macet dan mahal silakan bawa mobil pribadi, mau lancar dan murah, ayo naik kendaraan umum. Kalau itu sudah terwujud, tidak usah dipaksa, semua orang yang punya akal sehat pasti akan beralih dengan sendirinya ke transportasi publik.

Pemerintah pusat juga jangan asal menelurkan kebijakan mobil murah demi kepentingan produsen mobil dengan kedok pertumbuhan ekonomi. Mereka juga bertanggung jawab membantu pemerintah daerah mengurus infrastruktur. Sudah pasti tidak semudah menerbitkan PP karena butuh kerja keras, berkeringat. Setelah membuat bahagia produsen kendaraan bermotor, pemerintah pusat juga harus bekerja sungguh-sungguh menuntaskan 17 program mengatasi macet yang sudah lama disampaikan Boediono.

Oya, satu lagi…agak di luar konteks, saya berpikir, ketimbang menerbitkan aturan yang memberikan segudang insentif demi terwujudnya mobil murah, kenapa pemerintah tidak mendahulukan insentif bagi penyediaan rumah murah ramah lingkungan (low cost green house/LCGH) untuk mengatasi backlog rumah yang mencapai 15 juta unit? Ah…ada-ada saja. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s